Telah Dibaca : 57 Kali

Kunker Kementerian Desa PDTT ke Diskominfo Banyuasin

Banyuasin – Kunjungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi RI Hesti Indah Dwiningsih beserta rombongan melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam rangka koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Kunjungan ini disambut hangat oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim, ST, MM, MBA yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik Rinawati, S.Sos dan didampingi Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Syarif Fathony, SP, Kasi Pengelolaan Opini Publik Reny Novita, SE, MSi, Kasi Layanan Informasi Publik Helvayana, S.Pd, yang berlangsung diruang Kerja Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik. Senin (23/10).

Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik Rinawati, S.Sos mengatakan, mengetahui peranan PPID Kabupaten Banyuasin dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dan perubahan paradigma pasca-UU KIP 2008 ada prinsif dasar sebelum UU KIP meliputi seluruh informasi publik tetutup selain yang diperbolehkan untuk dibuka sedangkan sesudah UU KIP meliputi seluruh informasi terbuka selain yang dikecualikan.

Beliau menjelaskan arti PPID yaitu pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik, sedangkan pejabat publik yaitu orang yang ditunjuk dan diberikan tugas untuk menduduki posisi atau jabatan terte menjalankan fungsu penanganan/pengelolaan sengketa (dispute management), PPID menjalankan fungsi “melindungi” pimpinan badan publik serta PPID harus diberi kewenangan akses lintas-sektor (unit kerja) demi pengelollan informasi dan dokumentasi secara baik harus dimiliki PPID.”jelasnya.

Dasar hukum dan historis PPID kab. Banyuasin yaitu terdapat pada UU No. 11 TH 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 TH 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), UU No. 4 TH 2011 tentang informasi geospasial, PP No 61. TH 2010 tentang pelaksanaan UU KIP, PP No. 9 TH 2014 tentang pelaksanaan informasi geospasia, PERPRES No. 09 TH 2016 tentang pencepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 dan adapun peraturan Bupati Banyuasin Nomor 163 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID di Lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten banyuasin tahun 2015 Nomor XX) serta Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumnetasi dalam pengelolaan Satu Data Pembanguna Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin.”ungkapnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*